autoGlobemagz.com – Kota Bandung menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang mendapat predikat tertinggi dengan nilai A untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip). Kota yang dipimpin Ridwan Kamil ini dinilai memiliki kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Jln. Tamansari, Kota Bandung, Jumat (12/2/2016). Kota Bandung, memperoleh nilai 80,22 atau lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Badung, Kota Tanjung Pinang dan Kota Sukabumi yang memperoleh predikat BB.
Pemberian penghargaan itu merupakan bagian dari penilaian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LHE AKIP) kepada 156 pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jateng, Jabar, Banten, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
Apresiasi itu diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota yang memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahannya. Total, Kemenpan-RB telah menyerahkan LHE AKIP kepada 466 pemerintah kabupaten/kota untuk tahun 2015. Dimana 40 diserahkan di Bali, 157 di Yogyakarta, 113 di Surabaya dan 156 di Bandung.
“Saya mengapresiasi pencapaian pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh nilai baik. Untuk yang belum, tidak ada kata terlambat untuk selalu memperbaiki kinerja,” kata Yuddy.
Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil mengaku bahagia Kota Bandung mendapatkan penilaian A untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menilai Bandung memiliki kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
Pria yang akrab disapa Emil itu menyebut hal itu merupakan hasil dari proses panjang yang ditempuh. “Setelah mereformasi birokrasi selama 2 tahun, dibongkar sana sini, dibedah permasalahan birokrasi kita, Alhamdulillah dapat nilai A. Bandung jadi satu-satunya nilai A se-Indonesia dari sebelumnya nilai 48 atau CC,” kata Emil usai menerima penghargaan yang diserahkan Menpan-RB, Yuddy Chrisnandi, di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Jln. Tamansari, Kota Bandung, Jumat (12/2/2016).
Harapannya, kata Emil, Bandung kini memiliki sistem. Jadi siapapun yang bekerja di Kota Bandung, pekerjaannya akan bermuara pada visi dan misi Wali Kota. “Kalau nilai A artinya nyambung, CC tidak nyambung, Wali Kota ke kanan, dibawahnya ke kiri dan tidak membuahkan hasil,” kata Emil.
Setelah mendapat nilai A, Kota Bandung lanjut Emil kembali mendapat tantangan. Bandung ditargetkan oleh Menpan-RB untuk menghubungkan nilai A itu dengan Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
“Itu level tertinggi lagi setelah nilai A, yaitu nilai A dengan WBK. Ini yang akan kami targetkan tahun ini. Sehingga kinerja birokrasi terasa oleh masyarakat, terukur oleh sistem dan pasti tidak ada masalah dalam urusan integritas,” terangnya.
Namun Emil mengaku tak mudah melakukan reformasi birokrasi di Kota Bandung. Menurut pria yang akrab disapa Emil itu, tantangan terberatnya adalah mental dalam tubuh birokrasinya.”(Tantangannya) mental birokrasinya. Jadi saya sebagai Wali Kota, mengubah cara kepemimpinan,” terangnya.
Selama memimpin, Emil mengaku tak hanya menyuruh-nyuruh bawahannya. Namun ia juga selalu berada tengah-tengah petugas lapangan untuk memberi semangat. Cara kepemimpinan itulah yang selama ini ia jalankan.
“Jadi saya sebagai Wali Kota, mengubah cara kepemimpinan. Saya tidak banyak nyuruh-nyuruh, tapi saya ikut ke dalam. Saya ikut di tengah-tengah untuk menyemangati,” ujarnya.
Emil bahkan mengaku tak perlu marah-marah kepada bawahannya. Meskipun ada kesalahan bawahannya, cukup diberikan teguran. Bahkan ia kerap mengajak bawahannya untuk saling berbagi.
“Cukup dengan ngobrol memberikan nasihat ikut membedah penyakit-penyakitnya. Saya kira dengan pola begitu, mereka merasa dihargai,” papar Emil.
Dalam pemerintahan yang dipimpinnya, Emil pun menyebut sangat terbantu dengan sistem Smart City. Program itu dinilai sangat ampuh dalam membantu mengukur transparansi kinerja Pemkot Bandung.”Saya kira warga bisa menilai langsung kinerja birokrasi seperti apa. Jadi mengapa saya bangun
Smart City, tujuannya ya itu, supaya kalau saya tidak jadi wali kota, sistem kerja yang sudah baik ini tidak boleh turun,” katanya. (advetorial)
